Kebijakan Aset Digital Negara Bagian Ini Bisa Jadi yang Pertama di AS, Meski Ancaman Veto Gubernur Mengintai
Badan legislatif Arizona bersiap menggelar pemungutan suara bersejarah minggu depan. Dua Rancangan Undang-Undang (RUU), SB 1373 dan SB 1025, akan menentukan apakah negara bagian tersebut menjadi yang pertama di Amerika Serikat yang secara resmi membentuk cadangan Bitcoin. Jika disahkan, langkah ini tidak hanya mengubah cara Arizona mengelola aset negara, tetapi juga menempatkannya sebagai pionir kebijakan aset digital di tingkat federal.
Detail RUU dan Alokasi 10% untuk Aset Digital
RUU SB 1373 mengusulkan izin bagi Departemen Perbendaharaan Arizona untuk mengalokasikan hingga 10% dari dana likuid negara bagian ke dalam Bitcoin dan aset kripto lainnya. Sementara itu, SB 1025 memperluas mandat ini ke sistem pensiun pegawai negeri, memungkinkan dana pensiun mengadopsi strategi investasi serupa. Kedua kebijakan ini dirancang untuk memitigasi risiko inflasi sekaligus memanfaatkan potensi pertumbuhan jangka panjang aset digital.
“Ini bukan sekadar investasi, tapi langkah strategis untuk mendiversifikasi portofolio negara,” ujar Senator Arizona, Wendy Rogers, salah satu pengusul RUU, dalam pernyataan tertulis. “Bitcoin telah membuktikan ketahanannya sebagai store of value, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.”
Posisi Arizona sebagai Pemimpin Kebijakan Digital AS
Jika RUU ini lolos, Arizona akan melampaui negara bagian seperti Texas atau Wyoming yang selama ini dianggap ramah kripto. Berbeda dengan kebijakan Texas yang fokus pada penambangan Bitcoin, Arizona mengambil pendekatan langsung dengan mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem keuangan negara bagian.
“Ini adalah perubahan paradigma,” jelas Dr. Michael Carter, pakar ekonomi digital dari Universitas Arizona. “Dengan mengadopsi Bitcoin di level institusi, Arizona tidak hanya menarik investor global, tetapi juga mendorong inovasi fintech lokal.”
Proses Legislatif dan Hambatan Potensial
Kedua RUU telah melewati dua pembacaan di Senat dan DPR negara bagian, dengan dukungan bipartisan. Pembacaan ketiga, yang dijadwalkan pada 15 Mei 2024, menjadi penentu akhir sebelum RUU dikirim ke meja Gubernur Katie Hobbs.
Namun, ancaman veto dari Gubernur Hobbs mengganggu optimisme ini. Meski mendukung inovasi teknologi, Hobbs dikabarkan keberatan dengan alokasi anggaran pendidikan yang tidak terkait dalam paket legislatif yang sama. “Ini tentang prioritas. Kami tidak bisa mengorbankan dana sekolah untuk spekulasi aset digital,” ujar juru bicara gubernur dalam konferensi pers pekan lalu.
Implikasi bagi Perbendaharaan dan Dana Pensiun
Menurut analisis awal, alokasi 10% ke Bitcoin bisa menyuntikkan sekitar $350 juta dari kas negara dan $2,1 miliar dari dana pensiun ke pasar kripto. Portofolio ini akan dikelola oleh komite khusus yang terdiri dari ahli blockchain, ekonom, dan perwakilan lembaga keuangan.
“Kami akan menerapkan strategi dollar-cost averaging untuk meminimalkan volatilitas,” papar John Keller, Kepala Investasi Arizona State Treasury. “Pembelian akan dilakukan bertahap selama 24 bulan, dengan audit real-time oleh firma independen.”
Risiko dan Kritik: Volatilitas hingga Keamanan Siber
Para penentang kebijakan ini, termasuk Koalisi Lansia Arizona, menilai investasi aset digital sebagai langkah gegabah. “Dana pensiun harusnya aman dan stabil. Bitcoin masih terlalu fluktuatif untuk dijadikan sandaran masa tua,” protes Maria Gonzalez, direktur koalisi tersebut.
Isu keamanan siber juga menjadi sorotan. Pada 2023, serangan ransomware pada sistem IT negara bagian menyebabkan kebocoran data sensus. “Kami telah merekrut tiga firma keamanan kripto ternama untuk mengamankan wallet negara,” balas Keller.
Dampak Nasional dan Kemungkinan Domino Effect
Keberhasilan Arizona bisa memicu gelombang adopsi serupa di negara bagian lain. Florida dan Utah dikabarkan telah menyiapkan draf RUU serupa, sementara regulator federal seperti SEC disebut-sebut memperhatikan perkembangan ini untuk menyusun kerangka hukum nasional.
“Arizona sedang menulis ulang buku pedoman keuangan negara bagian,” kata Cynthia Lummis, Senator AS dari Wyoming yang dikenal pro-kripto. “Ini bisa menjadi model untuk memodernisasi sistem keuangan publik di era digital.”
Analisis Pasar: Respons Pelaku Industri Kripto
Pengumuman ini langsung menggoyang pasar. Harga Bitcoin melonjak 7% dalam perdagangan Rabu (8/5), mencapai level $65.000—tertinggi sejak April 2024. Perusahaan kripto seperti Coinbase dan Gemini dilaporkan membuka kantor baru di Phoenix, menandakan optimisme industri.
“Ini lebih dari sekadar berita positif. Ini validasi institusional bahwa aset digital layak jadi bagian dari portofolio resmi,” komentar Cameron Winklevoss, CEO Gemini.
Proyeksi Jangka Panjang dan Skenario Terburuk
Para pendukung RUU memperkirakan, dengan asumsi pertumbuhan Bitcoin 15% per tahun, alokasi 10% ini bisa menambah $800 juta ke kas negara dalam lima tahun. Namun, skenario terburuk—seperti krisis likuiditas atau regulasi federal yang restriktif—bisa memangkas nilai investasi hingga 50%.
“Kuncinya adalah fleksibilitas. Kami memiliki klausul darurat untuk menjual aset digital dalam 72 jam jika diperlukan,” tegas Senator Rogers.
Tikungan Sejarah Menanti
Pemungutan suara minggu depan bukan hanya tentang dua RUU, melainkan ujian bagi visi keuangan masa depan. Apakah Arizona akan menjadi “Negeri Bitcoin” pertama di AS, atau terhambat oleh sengketa politik? Jawabannya akan menentukan peta kebijakan aset digital AS untuk dekade mendatang.
“Ini momen Sputnik untuk keuangan negara bagian,” pungkas Dr. Carter. “Jika berhasil, kita akan melihat negara-negara bagian lain berlomba mengikutinya. Jika gagal, mungkin perlu 10 tahun lagi sebelum ada yang berani mencoba.”
