Departemen Kehakiman AS secara mengejutkan menghentikan operasi Tim Penegakan Hukum Crypto Nasional (NCET), unit khusus yang selama tiga tahun terakhir memimpin penyelidikan kejahatan finansial berbasis aset digital. Keputusan ini disebut sebagai respons terhadap instruksi Presiden Donald Trump yang ingin menciptakan iklim lebih kondusif bagi pengembangan teknologi blockchain.
Latar Belakang NCET
Berdiri sejak 2022 di bawah pemerintahan Joe Biden, NCET menjadi ujung tombak DOJ dalam menangani kasus pencucian uang, penipuan investasi, dan pelanggaran sanksi melalui mata uang kripto. Tim yang terdiri dari 30 jaksa federal ini berhasil menangani 130 kasus dengan total kerugian mencapai US$3,8 miliar, termasuk gugatan terhadap platform ternama seperti Binance dan FTX.
Isi Memorandum Kontroversial
Dokumen internal setebal 12 halaman yang bocor ke publik mengungkap kritik tajam Wakil Jaksa Agung Todd Blanche terhadap pendekatan “berbasis penindasan” era sebelumnya. “NCET telah melampaui mandat penegakan hukum menjadi de facto regulator bayangan,” tulis Blanche yang pernah membela Trump dalam kasus pemilu 2020.
Blanche mencontohkan penyitaan 69.370 Bitcoin senilai US$2,3 miliar dari peretas Silk Road tahun 2023 sebagai bentuk “overreach” yang tidak proporsional. Memorandum ini secara tegas menyatakan bahwa DOJ akan beralih ke model “regulation by exception”, hanya turun tangan ketika terjadi pelanggaran hukum pidana yang jelas.
Arus Balik Kebijakan Kripto AS
Langkah ini konsisten dengan Perintah Eksekutif 14178 yang ditandatangani Trump pada 5 Januari 2025, bertepatan dengan peluncuran kampanye pemilihan presidennya. Dokumen tersebut memerintahkan seluruh lembaga federal untuk:
- Menghapus regulasi yang tumpang tindih di sektor aset digital
- Mengalihkan fokus dari penuntutan ke pembuatan kerangka hukum komprehensif
- Membentuk satuan tugas bersama dengan pelaku industri
“Era dimana pemerintah memusuhi teknologi finansial inovatif telah berakhir,” deklarasi Trump dalam konferensi pers akhir pekan lalu. Pernyataan ini diamini oleh CEO MicroStrategy Michael Saylor yang menyebut keputusan DOJ sebagai “kemenangan bagi desentralisasi”.
Reaksi Pasar dan Analisis Pakar
Harga Bitcoin langsung meroket 8,7% ke level US$72.300 dalam 24 jam pasca pengumuman, disusul Ethereum yang naik 5,2%. Namun, pakar keamanan siber dari Stanford University, Dr. Amelia Wu, mengingatkan risiko jangka panjang: “Pembubaran NCET bisa membuka celah bagi aktor jahat, terutama di sektor decentralized finance (DeFi) yang masih rentan eksploitasi.”
Di sisi lain, profesor hukum kripto Universitas Columbia, Benjamin Kao, melihat ini sebagai koreksi terhadap dualisme regulasi AS. “Selama ini SEC dan DOJ saling berebut yurisdiksi, menciptakan ketidakpastian hukum. Sentralisasi wewenang di bawah CFTC seperti diusulkan Trump mungkin lebih efektif,” paparnya.
Pelajaran dari Jurisdiksi Lain
Kebijakan AS ini mengikuti jejak Singapura dan Swiss yang menerapkan “prinsip uji coba terbatas” (regulatory sandbox) untuk inovasi kripto. Berbeda dengan Uni Eropa yang justru memperketat aturan Markets in Crypto-Assets (MiCA) mulai 2025, termasuk kewajiban lisensi untuk dompet digital pribadi.
Di Asia Tenggara, Filipina muncul sebagai contoh sukses keseimbangan antara pengawasan dan pertumbuhan industri. Otoritas Sekuritas setempat melaporkan peningkatan 40% pendaftaran perusahaan fintech sejak penerapan “Regulatory Framework for Virtual Asset Service Providers” tahun 2024.
Masa Depan Pengawasan Kripto di AS
Pembubaran NCET bukan berarti vakum pengawasan. DOJ akan mengintegrasikan 15 anggota tim tersisa ke divisi Kejahatan Finansial yang menangani kasus tradisional. Lembaga ini juga mengumumkan kemitraan dengan Chainalysis dan Elliptic untuk sistem pemantauan transaksi real-time berbasis AI.
Kritikus seperti Senator Elizabeth Warren sudah menyiapkan RUU Darurat untuk memulihkan NCET, menyebut keputusan Trump sebagai “hadiah untuk oligarki kripto”. Namun, dengan mayoritas Republik di Kongres hingga 2026, langkah ini diperkirakan sulit mendapatkan traksi politik.
Implikasi bagi Investor dan Developer
Pelaku industri merespons positif dengan percepatan peluncuran produk:
- Coinbase mengumumkan futures trading untuk token AI
- Kraken bersiap IPO di Nasdaq Q4 2025
- Startup layer-2 Ethereum memperoleh pendanaan seri B US$300 juta
Namun, investor ritel diingatkan untuk tetap melakukan due diligence. “Regulasi yang jelas bukan jaminan terhadap proyek bodong. Prinsip ‘don’t trust, verify’ tetap berlaku,” tegas Crypto Council for Innovation dalam pernyataan resminya.
Penutup
Kebijakan DOJ ini menandai babak baru hubungan pemerintah AS dengan industri kripto—dari pendekatan konfrontatif menuju kolaborasi terukur. Meski menuai kritik dari kalangan progresif, langkah ini konsisten dengan tren global yang mengakselerasi adopsi aset digital sambil menjaga stabilitas sistem keuangan. Tantangan ke depan adalah menciptakan mekanisme pengawasan yang adaptif tanpa meredam inovasi, sebuah persamaan kompleks yang solusinya akan menentukan masa lalu ekonomi digital di dekade mendatang.
