Lembaga Federal Penjamin Simpanan (FDIC) mengubah haluan regulasi dengan mengizinkan bank-bank di bawah pengawasannya untuk menjalankan aktivitas terkait cryptocurrency tanpa perlu mengantre izin terlebih dahulu. Kebijakan baru ini tertuang dalam Surat Lembaga Keuangan FIL-7-2025 yang dirilis hari ini, sekaligus membatalkan aturan tahun 2022 yang dianggap menghambat inovasi. Travis Hill, Ketua Sementara FDIC, menegaskan bahwa langkah ini menjadi titik balik dalam pendekatan lembaga terhadap aset digital.
Latar Belakang: Dari Restriktif ke Lebih Fleksibel
Tiga tahun lalu, FDIC menerapkan aturan yang mewajibkan bank memperoleh persetujuan tertulis sebelum menawarkan layanan terkait crypto—mulai dari penyimpanan aset digital hingga transaksi blockchain. Kebijakan itu dibuat sebagai respons atas maraknya kasus penipuan dan volatilitas ekstrem di pasar crypto, seperti kolapsnya platform FTX pada 2022. Namun, aturan tersebut justru dikritik karena dinilai terlalu membatasi ruang gerak institusi keuangan tradisional yang ingin berekspansi ke teknologi baru.
“Pendekatan lama kami terbukti tidak efektif. Alih-alih melindungi konsumen, aturan 2022 justru mendorong aktivitas crypto ke luar sistem perbankan yang terawasi,” ujar Travis Hill dalam pernyataan resminya.
Apa Isi Surat FIL-7-2025?
Dokumen setebal 15 halaman ini menghapus kewajiban izin praksis dan menggantinya dengan prinsip “legal namun bertanggung jawab”. Artinya, bank boleh terlibat dalam aktivitas crypto asalkan:
- Tindakan tersebut tidak melanggar hukum federal atau negara bagian.
- Bank mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko operasional, termasuk fluktuasi harga, keamanan siber, dan kepatuhan anti-pencucian uang (AML).
- Tidak menggunakan dana nasabah yang dijamin FDIC untuk spekulasi crypto.
Meski demikian, FDIC tetap mewanti-wanti bahwa lembaga yang gagal memenuhi prinsip ini akan terkena sanksi administratif hingga pencabutan lisensi.
Bank Beri Sinyal Positif, Tapi Waspadai “Ladang Ranjau”
Sejumlah bank besar seperti JPMorgan Chase dan Bank of America disebut telah mempersiapkan diri menyambut regulasi ini. Analis memperkirakan, layanan kustodian aset digital dan pembiayaan proyek blockchain akan menjadi yang pertama dikembangkan.
Namun, praktisi keuangan seperti David Carlson, CEO FinTech Innovators Group, mengingatkan bahwa kebebasan baru ini bukan tanpa risiko. “Volatilitas harga Bitcoin atau Ethereum bisa merusak neraca keuangan bank jika tidak di-hedge dengan benar. Belum lagi ancaman peretasan yang semakin canggih,” katanya kepada Liputan6 melalui sambungan telekonferensi.
Tantangan Terbesar: Menyamakan Persepsi tentang ‘Aktivitas Legal’
Meski aturan baru menyebut bank hanya boleh terlibat dalam aktivitas crypto yang legal, interpretasi “legal” sendiri masih abu-abu. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, status Ethereum sebagai komoditas atau sekuritas masih diperdebatkan antara SEC (Badan Pengawas Pasar Modal) dan CFTC (Komisi Perdagangan Berjangka). Ketidakjelasan ini berpotensi menjerat bank dalam sengketa hukum jika salah mengambil langkah.
“FDIC perlu segera merilis panduan teknis tentang definisi aktivitas crypto yang diperbolehkan. Tanpa itu, bank bisa kelabakan,” tutur Amanda Lee, Pakar Regulasi Blockchain dari Universitas Stanford.
Masyarakat Umum: Antara Optimisme dan Kekhawatiran
Reaksi publik terbelah. Sebagian menyambut gembira karena bank tradisional dianggap lebih aman untuk investasi crypto ketimbang platform swasta. Survei oleh Crypto Perception Index 2024 menunjukkan, 67% responden lebih percaya menyimpan aset digital di bank yang diawasi FDIC.
Di sisi lain, kelompok skeptis seperti Koalisi Konsumen Finansial Amerika (ACFC) memperingatkan potensi konflik kepentingan. “Bank mungkin akan agresif memasarkan produk crypto untuk mengejar profit, tapi lalai mengedukasi nasabah tentang risikonya,” kritik Julia Martinez, Direktur ACFC.
Arah Baru FDIC: Lebih Pro-Inovasi?
Travis Hill menegaskan bahwa FIL-7-2025 adalah bagian dari transformasi besar FDIC menuju regulasi yang “adaptif namun tetap berhati-hati”. Lembaga ini dikabarkan sedang menyusun pedoman khusus tentang penerapan teknologi buku besar terdistribusi (DLT) di perbankan, termasuk standar kecukupan modal untuk eksposure crypto.
Hill juga menyiratkan akan ada kolaborasi dengan OCC (Office of the Comptroller of the Currency) dan Federal Reserve untuk menyinkronkan regulasi. “Kami tidak ingin bank terjebak dalam tumpang-tindih aturan yang justru menghambat,” tambahnya.
Proyeksi 2025-2026: Akankah Crypto Masuk Arus Utama?
Keputusan FDIC ini diperkirakan akan memicu gelombang adopsi crypto oleh bank-bank kecil dan menengah yang sebelumnya ragu akibat biaya kepatuhan tinggi. Menurut data PitchBook, aliran modal ventura ke fintech crypto telah melonjak 40% pada kuartal pertama 2025, didominasi oleh startup yang menawarkan layanan B2B untuk perbankan.
Namun, jalan menuju adopsi massal masih panjang. Masalah klasik seperti skalabilitas blockchain, konsumsi energi, dan interoperabilitas antar-jaringan harus diatasi terlebih dahulu. “Regulasi adalah satu sisi, tapi inovasi teknis tetap menjadi kunci,” pungkas Carlos Domingo, Pendiri perusahaan blockchain SEPANA.
Penutup: Menanti Babak Baru Integrasi Crypto dan Perbankan
Pencabutan aturan izin praktik crypto oleh FDIC menandai era di mana aset digital tak lagi dipandang sebagai “musuh” sistem keuangan tradisional. Namun, kebebasan ini juga ujian bagi bank untuk membuktikan bahwa mereka bisa berinovasi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian. Seperti kata Travis Hill, “Ini bukan tentang apakah crypto itu baik atau buruk, tapi bagaimana mengelolanya dengan benar.”
Satu hal yang pasti: dunia menanti bagaimana respons bank-bank besar dalam beberapa bulan ke depan. Apakah mereka akan langsung meluncurkan layanan crypto atau tetap menunggu panduan lebih jelas? Jawabannya mungkin akan menentukan masa depan uang digital di Amerika Serikat.
