Kebijakan Kontroversial Era Biden Terancam Dihapus dalam Hitungan Jam
Gelombang baru mungkin segera menerjang ekosistem blockchain Amerika Serikat. Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berpotensi membatalkan kewajiban pelaporan pajak untuk platform decentralized finance (DeFi) dikabarkan akan sampai di meja Presiden Donald Trump pada Jumat (12/7) pagi waktu setempat, menurut sumber terpercaya di Capitol Hill. Langkah ini menjadi klimaks dari pertarungan sengit antara regulator dan pelaku industri selama 18 bulan terakhir.
Proses Legislatif: Dari Senat ke Gedung Putih
Senat AS sedang mempersiapkan pemungutan suara kedua dan terakhir pada Kamis (11/7) malam – sebuah prosedur yang diperlukan setelah amendemen terakhir ditambahkan pekan lalu. Jika RUU ini lolos seperti perkiraan banyak pengamat, Trump dijadwalkan akan menandatanganinya dalam 24 jam sesuai janji kampanyenya untuk “membebaskan inovasi finansial dari belenggu birokrasi”.
Aturan yang hendak dibatalkan ini, dijuluki “Broker untuk DeFi”, mulai berlaku pada Januari 2025 di bawah Peraturan Nomor 1210 Departemen Keuangan. Kebijakan tersebut mewajibkan platform DeFi mengumpulkan data transaksi pengguna – mulai dari alamat dompet digital hingga riwayat perdagangan – dan melaporkannya ke Internal Revenue Service (IRS) setiap kuartal.
Mengurai Aturan Biden yang Mengundang Badai
Analoginya seperti memaksa tukang pos menjadi akuntan. Sistem DeFi yang peer-to-peer ini dirancang tanpa otoritas pusat. Platform hanya menyediakan protokol smart contract, sementara transaksi terjadi langsung antar pengguna melalui jaringan blockchain.
“Bayangkan jika pemerintah meminta pembuat jalan tol melaporkan siapa saja yang lewat di aspal buatan mereka. Itulah absurditas aturan ini,” kritik Marcus Lee, analis kebijakan di think tank Crypto Innovation Hub, dalam wawancara eksklusif.
Masalah utama terletak pada definisi “pialang” dalam aturan tersebut. Regulator Biden menggunakan Undang-Undang Infrastruktur 2021 yang mengategorikan “siapapun yang memfasilitasi transfer aset digital” sebagai pialang. Padahal, platform DeFi seperti Uniswap atau Compound tidak menyimpan dana pengguna, tidak mengontrol likuiditas, dan sering kali dijalankan oleh komunitas global tanpa struktur perusahaan formal.
Dilema Pengembang: Patuhi Hukum atau Hancurkan Sistem
Para pengembang terjebak dalam paradoks regulasi. Untuk mematuhi aturan pelaporan, mereka harus:
- Membangun sistem KYC (Know Your Customer) yang bertentangan dengan filosofi permissionless DeFi
- Mengumpulkan data sensitif yang secara teknis tidak mereka miliki
- Menghabiskan sumber daya untuk kepatuhan yang bisa mencapai $2 juta per platform menurut studi Delphi Digital
“Pilihan kami cuma dua: melanggar hukum atau membongkar desain dasar protokol kami,” keluh Sarah Chen, CTO platform lending DeFi AlchemyFi, dalam forum komunitas bulan lalu.
Dampak Pembatalan: Angin Segar atau Pintu bagi Penyalahgunaan?
Pembatalan aturan ini diprediksi akan:
- Mengurangi beban kepatuhan sebesar 40-60% untuk startup DeFi
- Mempertahankan AS sebagai hub inovasi blockchain
- Berpotensi menimbulkan celah pelaporan pajak senilai $11 miliar per tahun menurut perkiraan Congressional Budget Office
Namun beberapa ekonom mengingatkan risiko. “Tanpa transparansi, DeFi bisa menjadi surga baru untuk penghindaran pajak dan pencucian uang,” tegas Prof. Benjamin Cole dari Universitas Chicago dalam hearing Senat pekan lalu.
Peta Politik: Kripto sebagai Alat Kampanye
Langkah Trump ini bukan tanpa pertimbangan elektoral. Survei terbaru Crypto Voter Initiative menunjukkan 18% pemilih milenial menganggap kebijakan kripto sebagai isu penentu. Di sisi lain, Partai Demokrat masih terbelah antara faksi pro-inovasi dan kelompok yang ingin regulasi ketat.
“Pembatalan ini adalah kemenangan untuk kebebasan finansial,” tweet Senator Ted Cruz (R-TX) yang menjadi motor pengesahan RUU. Sementara Senator Elizabeth Warren (D-MA) mengecam: “Ini undang-undang yang mempermudah penjahat bersembunyi di balik kode komputer.”
Masa Depan Regulasi DeFi: Perlukah Kerangka Baru?
Para ahli sepakat bahwa DeFi membutuhkan pendekatan regulasi yang berbeda dari sistem tradisional. Beberapa usulan alternatif termasuk:
- Sistem pelaporan berbasis blockchain analysis alih-alih beban ke platform
- Pajak otomatis melalui integrasi smart contract
- Regulasi berbasis risiko dengan ambang batas volume transaksi
“Kita tidak bisa mengukur era mobil dengan aturan delman,” kata Gary Gensler Jr., pakar regulasi fintech (tidak ada hubungan keluarga dengan Ketua SEC), menekankan kebutuhan paradigma baru.
Titik Balik Sejarah atau Sekadar Gimmick Politik?
Jika RUU ini benar-benar menjadi undang-undang, Amerika Serikat akan menjadi yurisdiksi pertama yang secara resmi membedakan perlakuan regulasi antara DeFi dan lembaga keuangan terpusat. Keputusan ini mungkin akan:
- Memicu gelombang relokasi perusahaan Web3 dari Eropa dan Asia ke AS
- Meningkatkan adopsi DeFi hingga 300% dalam 2 tahun menurut proyeksi Messari
- Membuka debat global tentang standar regulasi aset digital
Namun, para skeptis mengingatkan bahwa kemenangan ini mungkin berumur pendek. “Regulator tidak akan tinggal diam. Mereka sedang menyiapkan alternatif dengan pendekatan berbeda yang mungkin lebih sophisticated,” papar mantan pejabat Treasury yang enggan disebutkan namanya.
Satu hal pasti: pertarungan antara desentralisasi dan regulasi pemerintah baru saja memasuki babak baru yang lebih panas. Bagaimana keseimbangan antara inovasi dan kepentingan publik akan tercapai, hanya waktu yang bisa menjawab.
