Paul Atkins, mantan komisaris Securities and Exchange Commission (SEC) yang dinominasikan mantan Presiden Donald Trump sebagai calon Ketua lembaga tersebut, berkomitmen untuk mengakhiri era ketidakpastian regulasi aset digital jika dikonfirmasi. Dalam kesaksiannya di hadapan Komite Senat Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan, Rabu (10/7), Atkins menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah membangun kerangka regulasi yang “rasional, koheren, dan berprinsip” bagi industri kripto.
“Saat ini, pasar aset digital bergerak dalam kabut interpretasi hukum yang tumpang-tindih. Ini merugikan inovator, investor, dan bahkan regulator sendiri,” tegas Atkins. “Kita perlu peta jalan yang jelas—bukan sekadar tambal sulam—agar Amerika tetap kompetitif di era ekonomi digital.”
Profil Paul Atkins: Dari Pengawas Pasar ke Arsitek Regulasi Kripto
Atkins bukan nama asing di lingkaran regulator keuangan. Sebagai komisaris SEC periode 2002-2008, ia dikenal sebagai pendukung pendekatan “regulasi cerdas” yang menyeimbangkan perlindungan investor dengan pertumbuhan pasar. Setelah meninggalkan SEC, pria lulusan Harvard Law School ini aktif membimbing perusahaan fintech dan aset digital melalui firma konsultasinya, Patomak Global Partners.
Sejak 2017, Atkins memimpin inisiatif penyusunan praktik terbaik industri untuk aset digital—pengalaman yang disebutnya sebagai “bukti kesiapan SEC menghadapi disrupsi teknologi.” “Kami telah bekerja sama dengan pelaku pasar, akademisi, dan regulator global untuk merancang standar yang adaptif namun accountable,” ujarnya.
Regulasi Ambigu: Musuh Inovasi dan Investor Retail
Dalam dokumen kesaksiannya, Atkins menyoroti tiga masalah krusial regulasi aset digital saat ini:
- Tumpang-tindih kewenangan antara SEC, CFTC (Commodity Futures Trading Commission), dan otoritas negara bagian.
- Ketiadaan definisi hukum yang konsisten untuk aset kripto, stablecoin, dan token utilitas.
- Pendekatan enforcement-first alih-alih penyediaan pedoman ex-ante.
“Ketika regulator sibuk memperdebatkan yurisdiksi, pelaku pasar terjebak dalam risiko hukum yang mahal,” kritik Atkins. Ia mencontohkan kasus Ripple Labs (2023), di mana pengadilan distrik menyatakan XRP bukan sekuritas dalam beberapa transaksi—keputusan yang hingga kini masih diperdebatkan SEC.
Menurut data CoinGecko, ketidakpastian ini telah memicu eksodus 15% perusahaan blockchain AS ke yurisdiksi lebih jelas seperti Singapura dan Uni Eropa dalam dua tahun terakhir.
Pilar Kebijakan Atkins: Koherensi, Kepastian, dan Kolaborasi
Atkins mengusung tiga strategi utama jika dikonfirmasi:
- Pemetaan Kewenangan Regulator: Memperjelas batasan SEC vs. CFTC melalui nota kesepahaman (MoU) yang direvisi.
- Klasifikasi Aset Digital: Membuat kategori hukum baru untuk aset kripto yang tidak sepenuhnya memenuhi definisi sekuritas atau komoditas.
- Safe Harbor untuk Inovator: Memberikan masa transisi 18-24 bulan bagi proyek blockchain untuk menyesuaikan diri dengan regulasi baru.
“Regulator bukanlah dewa yang harus menjawab semua pertanyaan. Tugas kami adalah memberi batasan bermain yang adil, lalu membiarkan pasar berinovasi,” jelas Atkins menanggapi pertanyaan Senator Elizabeth Warren (D-MA).
Ujian Berat di Senat: Dukungan Partai vs. Kritik Aktivis
Pencalonan Atkins diprediksi menghadapi jalan berliku. Meski didukung penuh fraksi Republik, sejumlah Senator Demokrat seperti Sherrod Brown (D-OH) menilai proposal Atkins “terlalu lunak” untuk industri yang rawan penyalahgunaan.
“Kita tidak bisa mengulang kesalahan 2008 di mana regulator malah membukakan pintu untuk krisis berikutnya,” kata Brown merujuk pada krisis subprime mortgage. Di sisi lain, kelompok advokasi teknologi seperti Chamber of Digital Commerce menyambut positif visi Atkins. “Ini pertama kalinya seorang calon Ketua SEC secara terbuka mengakui kebutuhan regulasi khusus kripto,” ujar Perianne Boring, CEO organisasi tersebut.
Dampak Potensial: Dari Wall Street hingga Dompet Digital
Analis memprediksi kebijakan Atkins akan membawa perubahan signifikan:
- Bagi Emiten Kripto: Proses penawaran aset digital (ICO/IEO) akan memiliki pedoman kepatuhan yang terstandardisasi.
- Bursa: Platform seperti Coinbase dan Kraken mungkin perlu memisahkan layanan sekuritas dan non-sekuritas.
- Investor Retail: Klasifikasi aset yang jelas akan mempermudah pemilihan instrumen sesuai profil risiko.
- Inovasi Teknis: Regulasi “safe harbor” bisa mendorong eksperimen dengan teknologi seperti DeFi dan NFT.
Namun, kritikus seperti Better Markets—lembaga nirlaba pengawas keuangan—mengingatkan agar SEC tidak terjebak dalam “regulasi simbolis.” “Klarifikasi tanpa enforcement kuat hanya akan jadi buku pedoman kosong,” kata Dennis Kelleher, CEO lembaga tersebut.
Menatap ke Depan: Pertarungan Ideologi atau Terobosan Sejarah?
Sidang konfirmasi Atkins besok (11/7) bukan sekadar ritual politik. Ini adalah pertarungan antara dua mazhab pemikiran: satu sisi ingin SEC menjadi “polisi pasar” yang agresif, sementara sisi lain menginginkan regulator sebagai “katalis inovasi.”
Jika dikonfirmasi, Atkins akan menjadi Ketua SEC pertama yang secara terbuka mendorong adopsi aset digital—lompatan besar dari era Gary Gensler (2021-2024) yang lebih banyak mengeluarkan gugatan enforcement. “Ini momentum untuk menulis ulang aturan main ekonomi digital,” pungkas Anthony Tu-Sekine, pakar regulasi blockchain di firma hukum Seward & Kissel.
Satu hal yang pasti: keputusan Senat pekan ini akan menentukan apakah AS menjadi pemimpin atau penonton dalam revolusi aset digital dekade ini.
