Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat gebrakan baru di dunia keuangan digital. Melalui akun X, David Sacks, utusan khusus Gedung Putih untuk kebijakan kripto (Crypto Czar), mengumumkan bahwa Trump telah menandatangani Perintah Eksekutif pembentukan Cadangan Bitcoin Strategis. Kebijakan ini akan memanfaatkan aset kripto sitaan dari kasus pidana atau perdata sebagai sumber utamanya.
“Presiden Trump menandatangani Perintah Eksekutif untuk mendirikan Cadangan Bitcoin Strategis. Cadangan ini akan diisi dengan Bitcoin milik pemerintah federal yang disita, tanpa membebani pembayar pajak sepeser pun,” tulis Sacks dalam unggahan pada Jumat (1/3/2025).
Mekanisme Cadangan Bitcoin: Dari Penyitaan ke Penguatan Ekonomi
Berdasarkan dokumen resmi Gedung Putih, cadangan ini tidak akan diisi melalui pembelian langsung Bitcoin atau aset kripto lainnya. Sebaliknya, pemerintah AS mengandalkan penyitaan aset digital dari tindak pidana seperti pencucian uang, penipuan, atau pelanggaran sanksi. Proses ini mengacu pada Undang-Undang Penyitaan Aset yang telah direvisi pada 2023, yang memperluas cakupan aset kripto sebagai objek penyitaan.
Beberapa sumber kunci dalam kebijakan ini meliputi:
- Bitcoin senilai 2,3 miliar dollar AS yang disita dari platform dark web “Silk Road” pada 2022.
- Aset kripto senilai 4,1 miliar dollar AS dari kasus penipuan FTX yang sedang berlangsung.
- Penyitaan dari jaringan ransomware dan aktivitas ilegal lintas negara.
“Ini adalah langkah cerdas secara fiskal. Alih-alih menjual aset kripto sitaan dan berisiko mengganggu pasar, kami menyimpannya sebagai cadangan strategis jangka panjang,” jelas Sacks dalam konferensi pers virtual.
Mengapa AS Menolak Membeli Bitcoin Secara Langsung?
Kebijakan ini secara tegas menolak opsi pembelian Bitcoin menggunakan anggaran negara. Menurut analis kebijakan Monica Latham dari Brookings Institution, keputusan ini diambil untuk menghindari kritik politis dan risiko gejolak harga.
“Membeli Bitcoin secara terbuka bisa dianggap sebagai spekulasi menggunakan uang rakyat. Dengan memanfaatkan aset sitaan, Trump membangun cadangan tanpa sentimen negatif,” ujar Latham.
Namun, kebijakan ini menuai pro-kontra. Senator Elizabeth Warren dari Partai Demokrat menyebutnya sebagai “perjudian dengan masa depan ekonomi”. Sementara itu, CEO MicroStrategy Michael Saylor mendukung langkah ini sebagai “pengakuan resmi AS terhadap Bitcoin sebagai penyimpan nilai”.
Dampak pada Pasar Kripto: Apakah Harga Bitcoin Akan Melonjak?
Pengumuman ini langsung memengaruhi pasar. Harga Bitcoin (BTC) naik 7,2 persen dalam 24 jam, mencapai level 75.000 dollar AS. Namun, para analis mengingatkan investor untuk tidak terburu-buru.
“Kenaikan ini lebih disebabkan sentimen positif. Faktanya, pasokan Bitcoin sitaan yang akan dimasukkan ke cadangan masih sangat kecil dibandingkan kapitalisasi pasar kripto global,” jelas Lo Kheng Hong.
Beberapa poin kunci yang perlu dipantau:
- Volume Penyitaan: AS perlu konsisten menyita aset kripto ilegal untuk menjaga likuiditas cadangan.
- Regulasi Penjualan: Cadangan ini tidak akan dijual dalam waktu dekat, mengurangi tekanan jual di pasar.
- Efek Jangka Panjang: Pengakuan Bitcoin sebagai aset cadangan negara bisa mendorong adopsi institusional.
Perbandingan dengan Kebijakan Era Biden dan Trump 2020
Kebijakan Trump ini menandai perubahan drastis dari pendahulunya. Pada 2022, pemerintahan Biden menjual seluruh Bitcoin sitaan senilai 1,1 miliar dollar AS hasil operasi FBI. Keputusan itu dikritik karena dilakukan saat harga sedang turun, menyebabkan kerugian potensial 300 juta dollar AS.
“Trump belajar dari kesalahan itu. Dengan menyimpan aset sitaan sebagai cadangan, AS bisa mendapat keuntungan jika harga naik di masa depan,” ujar Raymundo Lopez, pakar blockchain dari MIT.
Apa Artinya bagi Investor dan Masyarakat?
Bagi investor ritel, kebijakan ini menjadi sinyal positif untuk alokasi aset kripto dalam portofolio jangka panjang. Namun, Lo Kheng Hong mengingatkan:
- Batasi eksposur kripto maksimal 5-10 persen dari total investasi.
- Utamakan Bitcoin dan Ethereum sebagai aset dengan likuiditas tinggi.
- Hindari proyek kripto berisiko seperti meme coin atau platform DeFi tanpa audit.
Untuk masyarakat umum, cadangan ini berpotensi menjadi “dana darurat digital” yang bisa dicairkan saat krisis ekonomi. Namun, volatilitas harga Bitcoin tetap menjadi tantangan utama.
Tantangan dan Risiko yang Mengintai
Meski menjanjikan, kebijakan ini tidak lepas dari risiko:
- Volatilitas Harga: Nilai cadangan bisa merosot jika pasar kripto terkoreksi.
- Keamanan Siber: Penyimpanan aset digital rentan terhadap peretasan.
- Ketergantungan pada Penegakan Hukum: Jumlah aset sitaan bergantung pada efektivitas lembaga seperti FBI dan SEC.
Gedung Putih mengklaim telah menyiapkan mitigasi risiko, termasuk penyimpanan cold wallet di lokasi rahasia dan asuransi senilai 10 miliar dollar AS.
Masa Depan Cadangan Kripto AS
Jika kebijakan ini berjalan sukses, AS berpotensi menjadi negara pertama dengan cadangan kripto terbesar di dunia. Langkah berikutnya yang diwacanakan termasuk:
- Penerbitan obligasi pemerintah berbasis blockchain.
- Integrasi cadangan Bitcoin dalam sistem moneter darurat.
- Kolaborasi dengan negara sekutu untuk standardisasi aset digital.
“Ini baru babak pertama. Jika cadangan ini mencapai 100 miliar dollar AS dalam 5 tahun, AS akan memiliki senjata baru dalam pertarungan ekonomi global,” pungkas Sacks.
Kesimpulan
Kebijakan Cadangan Bitcoin Strategis Trump menandai era baru dalam hubungan pemerintah dengan aset digital. Meski diwarnai pro-kontra, langkah ini memperkuat posisi AS sebagai pionir inovasi keuangan. Bagi investor, kebijakan ini menjadi lampu hijau untuk mempelajari kripto secara serius, tetap dengan manajemen risiko yang ketat. Segala perkembangan terkait cadangan ini dapat dipantau melalui laporan kuartalan yang akan diterbitkan Departemen Keuangan AS mulai Juni 2025.
