Senat Arizona resmi meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cadangan Aset Digital Strategis (SB 1373) pada pembacaan ketiga, Kamis (27/2/2025). Dengan 17 suara mendukung melawan 12 penolakan, Arizona kini berada di posisi kedua setelah Utah dalam perlombaan antarnegara bagian AS yang ingin mengintegrasikan cryptocurrency ke dalam sistem keuangan pemerintah. RUU ini akan membentuk dana cadangan berbasis aset digital pertama di negara bagian tersebut, menandai babak baru dalam adopsi teknologi blockchain di sektor publik.
Mengulik SB 1373: Dana Cadangan Crypto untuk Apa?
RUU yang diusulkan Senator Republik Mark Finchem ini bertujuan membentuk “Dana Cadangan Strategis Aset Digital” di bawah pengawasan Bendahara Arizona. Dana ini akan diisi melalui dua sumber:
- Alokasi anggaran tahunan dari legislatif.
- Aset kripto yang disita oleh negara, misalnya dari kasus pencucian uang atau penipuan.
Bendahara negara diberi kewenangan untuk:
- Menginvestasikan maksimal 10% dari total dana per tahun.
- Meminjamkan aset digital ke pihak ketiga (seperti platform staking atau DeFi) untuk menghasilkan pendapatan, asal tidak menimbulkan risiko finansial signifikan.
“Ini langkah visioner untuk melindungi Arizona dari gejolak ekonomi masa depan. Cryptocurrency adalah kelas aset yang harus dimanfaatkan negara,” tegas Finchem dalam konferensi pers usai pemungutan suara.
Arizona vs Utah: Siapa Lebih Progresif?
Meski menjadi negara bagian kedua yang mengajukan RUU cadangan crypto, Arizona mengambil pendekatan berbeda dari Utah. Pada Januari 2025, Utah meloloskan RUU yang mengizinkan pemerintah lokal menerima pajak dalam Bitcoin. Sementara Arizona fokus pada pembentukan dana cadangan sebagai “penyangga finansial” berbasis aset digital.
“Utah lebih agresif dalam adopsi sehari-hari, sedangkan Arizona ingin memposisikan crypto sebagai instrumen investasi negara. Keduanya saling melengkapi,” jelas Dr. Elena Marquez, pakar ekonomi digital dari Universitas Arizona.
Analisis Risiko: Volatilitas hingga Keamanan Siber
Meski dianggap inovatif, RUU ini menuai kritik dari anggota Senat Partai Demokrat. Senator Lisa Hernandez menyebut cryptocurrency sebagai “investasi spekulatif” yang berisiko merugikan kas negara jika harganya anjlok.
Data CoinMarketCap menunjukkan, dalam setahun terakhir, Bitcoin fluktuasi antara $45.000–$65.000. Volatilitas sebesar 30–40% per tahun ini dinilai terlalu tinggi untuk dana pemerintah yang biasanya berinvestasi di obligasi atau emas.
Namun, Finchem menegaskan adanya batasan investasi 10% sebagai mitigasi risiko. “Kami tidak akan ‘all-in’. Dana cadangan emas Arizona juga hanya 5% dari total aset,” tambahnya.
Apa Kata Pelaku Industri?
Komunitas crypto Arizona menyambut positif RUU ini. “Ini sinyal bahwa pemerintah mulai serius dengan blockchain. Bisa menarik perusahaan fintech untuk membuka kantor di sini,” ujar Michael Chen, CEO startup blockchain LocalCoin.
Berdasarkan laporan Forkast Research, setidaknya 15 perusahaan kripto telah menyatakan minat berinvestasi di Arizona jika SB 1373 disahkan DPR.
Langkah Selanjutnya: Menuju Meja Gubernur
RUU SB 1373 kini menanti pembahasan di DPR Arizona. Jika disetujui, bendahara negara akan mulai membentuk tim ahli untuk mengelola dana tersebut mulai 2026. Gubernur Arizona, yang dikenal netral soal crypto, diperkirakan tidak akan memveto RUU ini mengingat dukungan mayoritas Republik di DPR.
Peta Kompetisi Crypto AS: Siapa Berikutnya?
Arizona dan Utah adalah bagian dari gelombang negara bagian “pro-crypto” di AS. Texas dan Florida disebut-sebut sedang menyiapkan RUU serupa, sementara California masih berhati-hati karena kekhawatiran lingkungan (mining Bitcoin dianggap boros energi).
“Persaingan ini sehat. Setiap negara bagian bisa bereksperimen dengan model berbeda, lalu kita lihat mana yang paling efektif,” pungkas Marquez.
