Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tengah mempersiapkan penandatanganan sebuah memorandum yang mengarahkan Perwakilan Dagang AS untuk mengembangkan strategi dalam menanggapi pajak layanan digital asing yang diberlakukan oleh berbagai negara. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh sekitar 30 negara, termasuk Prancis, Inggris, dan Kanada, yang dinilai oleh pemerintah AS sebagai tindakan diskriminatif terhadap perusahaan teknologi berbasis di Amerika Serikat, seperti Alphabet (induk perusahaan Google) dan Meta Platforms (induk perusahaan Facebook).
Pajak layanan digital yang diberlakukan oleh negara-negara tersebut dirancang untuk mengenakan tarif tambahan kepada perusahaan teknologi yang memperoleh pendapatan besar dari aktivitas digital, termasuk periklanan daring, layanan streaming, serta penyimpanan data berbasis cloud. Pemerintah negara-negara tersebut berargumen bahwa perusahaan teknologi raksasa AS memperoleh pendapatan signifikan dari pasar domestik mereka tanpa membayar pajak yang sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Namun, dari perspektif pemerintah AS, kebijakan ini dianggap sebagai bentuk perlakuan yang tidak adil karena menargetkan perusahaan-perusahaan Amerika secara spesifik.
Meskipun memorandum yang akan ditandatangani oleh Presiden Trump tidak secara eksplisit menetapkan tarif balasan atau batas waktu untuk implementasi kebijakan ini, dokumen tersebut memberikan sinyal kuat bahwa AS siap untuk mengambil tindakan tegas guna melindungi kepentingan ekonominya. Salah satu opsi yang mungkin dipertimbangkan adalah penerapan tarif pembalasan terhadap barang dan jasa dari negara-negara yang menerapkan pajak layanan digital, atau langkah-langkah diplomatik dan hukum lainnya yang dapat menekan negara-negara tersebut agar mengkaji ulang kebijakan pajaknya.
Sengketa terkait pajak layanan digital ini tidak hanya berdampak pada raksasa teknologi AS, tetapi juga berpotensi mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor blockchain dan Crypto Exchange yang beroperasi secara global. Dengan Kanada yang mulai menerapkan pajak layanan digitalnya pada Juli 2024 dan negara-negara lain yang mempertahankan atau merancang kebijakan serupa, ketegangan perdagangan antara AS dan negara-negara tersebut kemungkinan akan meningkat dalam waktu dekat.
Jika AS benar-benar mengambil langkah balasan yang agresif, hal ini dapat memicu dampak luas pada sektor ekonomi digital global. Perusahaan-perusahaan teknologi yang bergantung pada pasar internasional mungkin menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mengakses konsumen dan memperluas jangkauan bisnisnya. Selain itu, para investor di sektor teknologi dan blockchain juga akan mencermati perkembangan ini dengan seksama, mengingat potensi dampaknya terhadap valuasi dan stabilitas pasar.
Di sisi lain, negara-negara yang menerapkan pajak layanan digital berpendapat bahwa kebijakan mereka bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil di era digital. Mereka menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan teknologi besar tidak boleh diizinkan untuk menghindari pajak secara legal hanya karena mereka beroperasi dalam lingkungan digital yang tidak terikat oleh batasan fisik negara. Oleh karena itu, sengketa ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek kebijakan perpajakan global yang lebih luas.
Dengan semakin kompleksnya dinamika perdagangan internasional, langkah yang akan diambil oleh pemerintahan AS dalam waktu dekat akan menjadi faktor kunci dalam menentukan arah kebijakan ekonomi digital global. Para pemangku kepentingan di industri teknologi dan blockchain harus bersiap menghadapi potensi perubahan regulasi yang dapat memengaruhi strategi bisnis dan investasi mereka di masa depan.
