Pada 23 Januari 2025, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang membentuk kelompok kerja cryptocurrency. Kelompok ini bertugas mengusulkan kerangka regulasi baru untuk aset digital dan mengeksplorasi pembentukan cadangan nasional cryptocurrency.
Tujuan Utama Perintah Eksekutif:
- Pengembangan Kerangka Regulasi: Kelompok kerja ini akan merumuskan regulasi yang lebih jelas untuk aset digital, termasuk stablecoin yang biasanya dipatok ke dolar AS.
- Perlindungan Layanan Perbankan: Perintah ini memastikan bahwa perusahaan crypto tetap memiliki akses ke layanan perbankan, yang penting untuk operasi mereka.
- Larangan Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC): Perintah ini melarang pembuatan CBDC yang dapat bersaing dengan cryptocurrency yang sudah ada.
Komposisi Kelompok Kerja:
Kelompok ini terdiri dari:
- Menteri Keuangan
- Jaksa Agung
- Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC)
- Ketua Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC)
- Kepala lembaga terkait lainnya
Mereka juga akan mengevaluasi kemungkinan pembentukan dan pemeliharaan cadangan aset digital nasional, yang mungkin berasal dari cryptocurrency yang disita secara sah oleh pemerintah melalui upaya penegakan hukum.
Penunjukan David Sacks:
Presiden Trump menunjuk David Sacks, seorang kapitalis ventura dan mantan eksekutif PayPal, sebagai ketua kelompok kerja ini. Sacks akan memimpin inisiatif dalam mengembangkan regulasi dan strategi terkait aset digital dan kecerdasan buatan.
Dampak Terhadap Industri Crypto:
Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan pemerintah AS terhadap cryptocurrency. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan crypto untuk melindungi konsumen dari penipuan dan pencucian uang, pemerintahan Trump berupaya mempromosikan adopsi aset digital. Jika kebijakan ini diimplementasikan oleh regulator terkait, hal ini berpotensi mendorong cryptocurrency ke arus utama.
