Dalam langkah yang dinanti pelaku industri aset digital, Presiden AS Donald Trump dikabarkan sedang mempersiapkan perintah eksekutif untuk membalikkan kebijakan kontroversial yang membatasi akses perusahaan Crypto ke layanan perbankan. Kebijakan ini diyakini akan mengakhiri apa yang disebut para ahli sebagai Operation Choke Point 2.0—serangkaian aturan yang sejak 2023 mempersulit bank dan institusi keuangan tradisional bermitra dengan bisnis terkait Crypto.
Akar Masalah: Mengenal Operation Choke Point 2.0
Operation Choke Point 2.0 merupakan perluasan dari inisiatif era sebelumnya yang dirancang untuk membatasi layanan keuangan bagi industri berisiko tinggi, seperti pemberi pinjaman berbunga tinggi (payday lenders) dan penjual senjata api. Namun, sejak awal 2023, regulator federal AS mulai memperluas cakupannya ke perusahaan Crypto, dengan alasan potensi pencucian uang dan ketidakstabilan sistem keuangan.
Akibatnya, banyak bank dan penyedia layanan pembayaran memutus hubungan dengan platform Crypto, bahkan yang telah memenuhi persyaratan Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML). “Ini seperti menghukum seluruh industri hanya karena segelintir pelaku nakal,” ujar Michael Saylor, CEO MicroStrategy, dalam sebuah wawancara Februari lalu.
Isi Perintah Eksekutif Trump: Membuka Pintu bagi Inovasi
Menurut dokumen draf yang bocor ke publik, perintah eksekutif Trump akan menginstruksikan badan regulator seperti Office of the Comptroller of the Currency (OCC) dan Federal Reserve untuk merevisi panduan mereka terkait perusahaan Crypto. Poin kuncinya meliputi:
- Larangan diskriminasi terhadap bisnis Crypto yang mematuhi hukum.
- Penghapusan persyaratan modal tambahan bagi bank yang melayani klien Crypto.
- Pembentukan satuan tugas untuk menyelaraskan regulasi Crypto di tingkat federal dan negara bagian.
“Regulasi yang jelas dan adil adalah kunci untuk memastikan AS tetap menjadi pusat inovasi keuangan global,” tulis Trump dalam pernyataan pendukung kebijakan ini.
Dampak Potensial: Revolusi di Lanskap Keuangan AS
Pencabutan Operation Choke Point 2.0 diprediksi membawa angin segar bagi industri Crypto. Analis dari JP Morgan memperkirakan, kebijakan ini bisa menarik investasi senilai $30 miliar ke sektor aset digital dalam 2 tahun ke depan. Selain itu, perusahaan seperti Coinbase dan Kraken mungkin akan lebih mudah mendapatkan izin sebagai custodian (penyimpan aset) untuk dana pensiun dan investor institusional.
Tak hanya itu, bank regional yang sebelumnya enggan melayani klien Crypto kini berpeluang menciptakan aliran pendapatan baru. “Ini adalah momen win-win solution bagi perbankan dan Crypto,” kata Caitlin Long, pendiri bank berbasis blockchain Custodia.
Pro dan Kontra: Antara Peluang dan Kekhawatiran
Meski disambut positif oleh industri, sejumlah pengamat mengingatkan risiko longgarnya pengawasan. “Kita tidak boleh mengulangi kesalahan 2008 dengan membiarkan inovasi finansial tanpa safety net,” tegas Elizabeth Warren, senator AS yang vokal menentang Crypto.
Di sisi lain, para pendukung kebijakan Trump berargumen bahwa Operation Choke Point 2.0 justru mendorong aktivitas ilegal. “Ketika perusahaan Crypto tidak bisa mengakses perbankan resmi, mereka beralih ke shadow banking, yang lebih sulit diawasi,” jelas Paul Grewal, Chief Legal Officer Coinbase.
Tantangan Implementasi: Jalan Panjang Menuju Harmonisasi Regulasi
Meski secara hukum perintah eksekutif bisa berlaku cepat, implementasinya diperkirakan menghadapi sejumlah kendala:
- Resistensi Birokrasi: Badan seperti OCC dan SEC mungkin tetap menerapkan aturan ketat melalui interpretasi mandiri.
- Fragmentasi Negara Bagian: Negara bagian seperti New York dan California memiliki regulasi Crypto yang lebih ketat daripada federal.
- Kekhawatiran Stabilitas Sistem Keuangan: Bank sentral AS dikabarkan masih ragu membuka akses penuh tanpa mekanisme mitigasi risiko.
Masa Depan Crypto AS: Menuju Dominasi Global?
Jika kebijakan Trump berjalan mulus, AS berpotensi merebut kembali posisi pemimpin pasar Crypto dari pusat-pusat seperti Singapura dan Swiss. Langkah ini juga bisa mempercepat adopsi stablecoin dan CBDC (Central Bank Digital Currency) sebagai alat transaksi sehari-hari.
Namun, kesuksesan akhirnya bergantung pada keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen. Seperti dikatakan Gary Gensler, Ketua SEC: “Teknologi blockchain adalah masa depan, tetapi masa depan itu harus dibangun di atas fondasi yang aman.”
Apa Artinya bagi Investor dan Pelaku Industri?
Bagi investor ritel, kebijakan ini mungkin membuka akses ke produk Crypto yang lebih diversifikasi melalui bank tradisional. Sementara perusahaan fintech bisa memanfaatkan momentum untuk meluncurkan layanan terintegrasi antara aset digital dan fiat.
Satu hal yang pasti: keputusan Trump ini akan menjadi titik balik dalam sejarah hubungan antara tradisi keuangan lama dan revolusi digital baru. Bagaimana kisahnya berlanjut? Waktu yang akan menjawab.
